Perkembangan teknologi Informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan baik pemerintahan maupun swasta sebagai penunjang dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses kinerja. Guna mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan teknologi informasi yang baik dan benar, sehingga keberadaan teknologi informasi dirasakan kegunaannya oleh organisasi.
Penerapan teknologi informasi sebagai instrumen pendukung dalam proses administrasi serta penyediaan informasi yang berguna bagi seluruh kalangan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang benar-benar dapat mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko yang merupakan dasar dibutuhkannya tata kelola teknologi informasi.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, maka badan publik dituntut untuk membuka informasi publik dengan tata aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Divisi Pemasyarakatan sebagai instansi pembina teknis Unit Pelaksana Teknis Pemasyakaratan berkewajiban untuk membuka seluas-luasnya informasi kepada masyarakat luas.
SISTEM INFORMASI MONITORING NARAPIDANA ASIMILASI DAN INTEGRASI (SIMONAS) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berupa penyediaan informasi pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terintegrasi antara Kantor Wilayah, Balai Pemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat.