Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Reintegrasi sosial adalah tujuan dari sistem Pemasyarakatan, yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan WBP. Reintegrasi sosial dinilai sebagai upaya politik hukum yang dapat menjadi pemecah masalah klasikal saat ini, antara lain: overcrowded, stigma negatif terhadap WBP, residivisme.
Sejatinya reintegrasi sosial di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 seiring lahirnya sistem Pemasyarakatan Indonesia. Balai Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan secara ekstra mural melalui apa yang disebut integrasi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan. Kegiatan pembimbingan diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dengan optimalnya program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan diharapkan dapat menekan masalah-masalah klasikal yang dihadapi Pemasyarakatan seperti over-crowded, stigma negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan dan warga binaannya, dan tentunya dapat mengurangi angka residivis.
Dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk menekan setiap kendala yang dihadapi. Selain itu, perlunya pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dari pihak-pihak terkait dapat menurunkan kesenjangan antara apa saja yang dilaksanakan dengan standar/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi WBP.